35 Tahun Trotoar Kota Bandung Dipenuhi Lapak Liar: Penertiban Mei 2026 Dan Dampaknya

Isu 35 tahun trotoar Kota Bandung dipenuhi lapak liar kembali menjadi sorotan pada Mei 2026 setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung dalam penertiban kios liar. Bapenda Jawa Barat menyebut penertiban dilakukan karena lapak mengganggu akses menuju fasilitas publik penting, termasuk kawasan Rumah Sakit Hasan Sadikin dan pusat pemerintahan.

Daftar Isi

• Apa Yang Terjadi
• Mengapa Trotoar Jadi Masalah Besar
• Hak Pejalan Kaki
• Dilema Pedagang
• Penertiban Yang Humanis
• Risiko Jika Dibiarkan
• Jarang Dibahas
• Checklist Solusi
• Kesimpulan
• Tips Mengambil Keputusan
• FAQ

Apa Yang Terjadi

Pada Mei 2026, isu lapak liar di trotoar Kota Bandung kembali ramai setelah muncul penertiban terhadap kios-kios yang disebut sudah berdiri puluhan tahun. Menurut laporan Bapenda Jawa Barat, penertiban dilakukan untuk menata estetika kota dan mengembalikan fungsi trotoar.

Masalah ini tidak sederhana. Di satu sisi, trotoar adalah ruang publik untuk pejalan kaki. Di sisi lain, banyak pedagang menggantungkan hidup dari lapak tersebut. Karena itu, pembahasan tidak boleh berhenti pada kalimat “bongkar saja” atau “biarkan saja”.

Mengapa Trotoar Jadi Masalah Besar

Trotoar adalah bagian penting dari kota. Tanpa trotoar yang aman, pejalan kaki terpaksa turun ke badan jalan. Ini meningkatkan risiko kecelakaan, kemacetan, dan konflik antar pengguna jalan.

Ketika trotoar berubah menjadi lapak permanen, fungsi dasarnya hilang. Orang tua, anak-anak, penyandang disabilitas, pasien rumah sakit, dan pengguna transportasi umum menjadi kelompok yang paling terdampak.

Hak Pejalan Kaki

Hak pejalan kaki sering kalah oleh kepentingan lain. Padahal, kota yang baik bukan hanya diukur dari jalan besar dan gedung tinggi, tetapi juga dari seberapa nyaman orang berjalan kaki.

Jika trotoar bersih, akses ke rumah sakit, kantor, sekolah, dan halte menjadi lebih mudah. Kota juga terlihat lebih tertib. Namun, proses mengembalikan fungsi trotoar harus tetap memperhatikan aspek sosial.

Dilema Pedagang

Pedagang kaki lima sering berada dalam posisi sulit. Banyak dari mereka tidak memiliki modal besar untuk menyewa tempat resmi. Lapak di trotoar menjadi pilihan karena dekat dengan pembeli dan biaya operasional lebih ringan.

Masalah muncul ketika lapak berubah menjadi bangunan permanen, menguasai ruang publik, atau menghalangi akses. Di titik ini, pemerintah perlu hadir bukan hanya sebagai penertib, tetapi juga sebagai penata solusi.

Penertiban Yang Humanis

Penertiban yang baik seharusnya tidak hanya membongkar bangunan, tetapi juga menyediakan komunikasi, pendataan, opsi relokasi, dan masa transisi yang masuk akal. Urbanjabar menyebut penertiban ini dibingkai sebagai penataan humanis terhadap kios liar yang sudah lama memenuhi trotoar.

Pendekatan humanis penting agar pedagang tidak merasa hanya menjadi korban kebijakan. Namun, humanis bukan berarti membiarkan pelanggaran ruang publik terus terjadi.

Risiko Jika Dibiarkan

Jika lapak liar dibiarkan, ada beberapa risiko besar. Pertama, trotoar kehilangan fungsi. Kedua, wajah kota makin semrawut. Ketiga, muncul kecemburuan dari pedagang yang membayar sewa resmi. Keempat, pemerintah kehilangan wibawa karena aturan tidak ditegakkan.

Lebih jauh, pembiaran selama bertahun-tahun membuat masalah makin mahal untuk diselesaikan. Pedagang merasa sudah punya hak, sementara warga merasa ruang publiknya dirampas.

Jarang Dibahas

Hal yang jarang dibahas adalah biaya sosial dari pembiaran. Ketika lapak liar dibiarkan selama puluhan tahun, pemerintah sebenarnya sedang menciptakan konflik masa depan. Semakin lama dibiarkan, semakin sulit menertibkan tanpa gejolak.

Karena itu, solusi terbaik bukan penertiban mendadak, melainkan tata kelola yang konsisten sejak awal.

Checklist Solusi

• Data semua pedagang yang terdampak.
• Bedakan pedagang kecil dan pemilik lapak yang menyewakan kembali.
• Sediakan jalur komunikasi resmi.
• Siapkan opsi relokasi yang realistis.
• Pastikan trotoar benar-benar kembali untuk pejalan kaki.
• Awasi agar lapak liar tidak muncul lagi setelah penertiban.

Kesimpulan

Isu 35 tahun trotoar Kota Bandung dipenuhi lapak liar menunjukkan bahwa masalah ruang publik tidak bisa diselesaikan hanya dengan emosi. Penertiban Mei 2026 penting untuk mengembalikan fungsi trotoar, tetapi harus dibarengi pendataan, solusi ekonomi, dan pengawasan jangka panjang.

Tips Mengambil Keputusan

• Jika anda warga, dukung pengembalian fungsi trotoar sambil tetap mendorong solusi untuk pedagang kecil.
• Jika anda pedagang, cari informasi resmi tentang pendataan, relokasi, atau bantuan.
• Jika masih ragu, cek sumber pemerintah dan laporan media sebelum menyebarkan potongan video.

FAQ

Mengapa trotoar Bandung ditertibkan?

Karena trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki dipenuhi lapak liar dan mengganggu akses publik.

Apakah semua pedagang harus dibongkar?

Penertiban biasanya menyasar bangunan atau lapak yang melanggar ruang publik, tetapi teknisnya perlu mengikuti kebijakan resmi.

Apa dampaknya untuk pejalan kaki?

Pejalan kaki mendapat akses yang lebih aman dan nyaman jika trotoar dikembalikan fungsinya.

Apa yang harus dilakukan pemerintah?

Pemerintah perlu menertibkan, mendata, memberi solusi realistis, dan mengawasi agar pelanggaran tidak kembali.

Apakah penertiban ini terjadi pada Mei 2026?

Ya, isu ini ramai diberitakan pada Mei 2026.

Referensi akhir:

35 Tahun Trotoar Kota Bandung Dipenuhi Kios Liar – https://bapenda.jabarprov.go.id/2026/05/12/35-tahun-trotoar-kota-bandung-dipenuhi-kios-liar-kdm-pimpin-penertiban/

35 Tahun Lamanya Trotoar Kota Bandung Dipenuhi Kios Liar – https://www.tvonenews.com/berita/nasional/440138-35-tahun-lamanya-trotoar-kota-bandung-dipenuhi-kios-liar-dedi-mulyadi-kita-tidak-bisa-terus-membiarkan-kekumuhan-ini

Trotoar Kota Bandung Dipenuhi Kios Liar Selama 35 Tahun – https://bandung.urbanjabar.com/news/30517126530/trotoar-kota-bandung-dipenuhi-kios-liar-selama-35-tahun-dedi-mulyadi-turun-tangan-lakukan-penataan-humanis