[FIF Aceh Tengah Diduga Abaikan Relaksasi Pasca Bencana, Nasabah Akan Lapor Polisi dan OJK]

Kasus antara nasabah dan kantor cabang FIFGROUP di Aceh Tengah mengangkat dua isu penting sekaligus: apakah lembaga pembiayaan wajib menindaklanjuti kebijakan relaksasi pasca-bencana yang dikeluarkan pemerintah daerah dan OJK, serta bagaimana hak-hak konsumen yang merasa terintimidasi saat masa pemulihan.

Berikut ini uraian kontekstual, implikasi hukum dan praktis, serta langkah konkret yang bisa dilakukan nasabah, masyarakat, dan pemangku kepentingan setempat.

RINGKASAN CEPAT

• Status kebijakan: OJK telah mengeluarkan kebijakan perlakuan khusus bagi debitur terdampak banjir/longsor di Sumatera pada Desember 2025, yang menjadi rujukan untuk relaksasi di daerah terdampak. ([antaranews.com](https://www.antaranews.com/berita/5299429/ojk-beri-kebijakan-khusus-bagi-debitur-terdampak-bencana-di-sumatera?utm_source=openai))
• Kasus lokal: Media melaporkan bahwa FIF Cabang Aceh Tengah diduga mengabaikan Surat Edaran Bupati terkait relaksasi dan menagih nasabah saat daerah masih terdampak bencana. (laporan lokal: Harie.id)
• Apa yang harus dilakukan: Nasabah berhak mengumpulkan bukti, melapor ke OJK via kanal pengaduan resmi, dan meminta pendampingan hukum atau mediasi oleh aparat setempat. Saran langkah praktis disertakan di bagian “Apa yang bisa dilakukan pembaca”.

DAFTAR ISI

1. Kronologi dan konteks kebijakan
2. Mengapa OJK dan qanun Aceh relevan
3. Apa yang bisa dilakukan pembaca
4. Perspektif lain dan hal yang perlu diwaspadai
5. FAQ
6. Referensi

Kronologi singkat dan konteks lokal

Pada 22 Januari 2026, pemerintah kabupaten Aceh Tengah menggelar rapat lintas sektor untuk menanggapi dampak banjir dan longsor. Rapat itu menghasilkan beberapa kesepakatan, termasuk permintaan relaksasi pembayaran tagihan oleh lembaga keuangan di wilayah terdampak.

Otoritas jasa keuangan pusat pada 11 Desember 2025 sebelumnya sudah mengumumkan kebijakan perlakuan khusus bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar; kebijakan ini bertujuan mempercepat pemulihan ekonomi dan mengurangi beban pembayaran nasabah. ([antaranews.com](https://www.antaranews.com/berita/5299429/ojk-beri-kebijakan-khusus-bagi-debitur-terdampak-bencana-di-sumatera?utm_source=openai))

Catatan penting: Pelbagai kebijakan relaksasi bisa hadir dalam bentuk surat edaran daerah, siaran pers OJK, dan/atau POJK yang mengatur perlakuan khusus. Pastikan mengacu ke dokumen resmi untuk mengetahui jangka waktu serta syarat teknis. ([peraturan.go.id](https://www.peraturan.go.id/id/peraturan-ojk-no-19-tahun-2022?utm_source=openai))

Yang sering luput dibahas

• Perbedaan status hukum antara Surat Edaran (bupati) dengan peraturan OJK dan POJK pusat.
• Bagaimana Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah mengubah kewajiban operasional lembaga keuangan di Aceh.

Implikasi untuk pembaca

1. Nasabah berpotensi mendapatkan kelonggaran atau penjadwalan ulang pembayaran jika memenuhi kriteria debitur terdampak bencana.
2. Perilaku penagihan yang mengandung intimidasi dapat dijadikan dasar pelaporan ke pihak berwenang (polisi dan/atau OJK).

Mengapa OJK, POJK, dan Qanun Aceh relevan untuk kasus ini

Secara hukum, penanganan kredit dan pembiayaan di daerah terdampak bencana melibatkan beberapa level aturan: kebijakan OJK (siaran pers/putusan Dewan Komisioner), POJK yang mengatur tata laksana perlakuan khusus, serta peraturan daerah atau qanun di Aceh yang menempatkan aspek syariah sebagai acuan bagi lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah tersebut. ([peraturan.go.id](https://www.peraturan.go.id/id/peraturan-ojk-no-19-tahun-2022?utm_source=openai))

Di Aceh, Qanun Nomor 11 Tahun 2018 mengatur lembaga keuangan syariah sehingga praktik bisnis dan penyelesaian sengketa memiliki nuansa berbeda dibanding daerah lain. Ini berarti lembaga keuangan konvensional yang tetap beroperasi di Aceh perlu memperhatikan ketentuan qanun saat menyusun kebijakan lokal. ([journal.unismuh.ac.id](https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/3276?utm_source=openai))

Ringkasan poin kunci

Catatan penting: Jika sebuah lembaga menyatakan “kebijakan daerah tidak mengikat kami”, minta penjelasan tertulis. Bukti komunikasi (WA, voice note, email) sangat menentukan saat melapor ke OJK atau polisi.

Yang sering luput dibahas

• Perbedaan waktu berlaku kebijakan OJK (mulai penetapan) dan surat edaran lokal yang harus menindaklanjuti.
• Peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menghasilkan rekomendasi non-legislatif yang kuat.

Apa yang bisa dilakukan pembaca

Bagian ini harus actionable, bukan teori.

• Langkah 1: Kumpulkan bukti komunikasi — simpan screenshot pesan teks, rekaman voice note, foto kunjungan petugas, dan catat tanggal/waktu kejadian.
• Langkah 2: Minta konfirmasi tertulis dari kantor cabang: mintalah surat atau pesan resmi yang menjelaskan alasan penagihan dan dasar hukumnya.
• Langkah 3: Ajukan pengaduan resmi ke OJK melalui layanan pengaduan konsumen OJK (email/portal/telepon). Lampirkan bukti dan tuliskan kronologi singkat. ([antaranews.com](https://www.antaranews.com/berita/5299429/ojk-beri-kebijakan-khusus-bagi-debitur-terdampak-bencana-di-sumatera?utm_source=openai))
• Langkah 4: Jika ada unsur intimidasi/ancaman, catat identitas pelaku dan pertimbangkan laporan ke polisi untuk perlindungan diri.
• Langkah 5: Minta mediasi melalui Dinas Koperasi/Perdagangan/Perindustrian setempat atau organisasi masyarakat sipil yang mendampingi (contoh: organisasi mahasiswa atau LSM lokal).

Checklist cepat

• ☐ Foto/rekam bukti kunjungan petugas penagihan.
• ☐ Simpan seluruh pesan suara dan teks terkait penagihan.
• ☐ Minta surat konfirmasi dari kantor cabang (dipindahtangankan via email jika memungkinkan).
• ☐ Siapkan laporan ringkas untuk OJK dan/atau polisi.

1. Jika Anda nasabah: ajukan permohonan relaksasi tertulis ke kantor cabang dengan merujuk pada kebijakan OJK dan surat edaran daerah (lampirkan bukti dampak bencana pada rumah/usaha).
2. Jika Anda masyarakat: bantu pendokumentasian kasus di lingkungan Anda agar ada pola pelanggaran yang bisa dilaporkan kolektif.

Perspektif lain dan hal yang perlu diwaspadai

Kasus ini tidak selalu hitam-putih. Ada beberapa sudut pandang yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil langkah drastis.

• Sudut pandang A: Dari sisi regulator/perusahaan, perusahaan pembiayaan memiliki kewajiban menagih untuk menjaga kinerja portofolio. Namun kewajiban itu harus dilakukan sesuai aturan dan etika. ([fifgroup.co.id](https://fifgroup.co.id/informasi-umum?utm_source=openai))
• Sudut pandang B: Dari sisi korban bencana, menagih saat masyarakat belum pulih bisa memperparah kemiskinan dan memicu konflik sosial; maka relaksasi menjadi instrumen mitigasi yang penting. ([antaranews.com](https://www.antaranews.com/berita/5299429/ojk-beri-kebijakan-khusus-bagi-debitur-terdampak-bencana-di-sumatera?utm_source=openai))

Hal yang harus diwaspadai:

• Perusahaan yang beroperasi di Aceh perlu menyesuaikan praktiknya dengan qanun setempat; pengabaian bisa berujung pada sanksi administratif dan reputasi buruk.
• Mediasi lokal sering lebih cepat menyelesaikan konflik jika didukung bukti kuat daripada proses pidana yang berlarut.

FAQ

Minimal 5, maksimal 10 pertanyaan. Pertanyaan harus bold.

Apakah OJK memang mengeluarkan kebijakan relaksasi untuk debitur terdampak bencana di Sumatera?
Ya. OJK mengumumkan kebijakan perlakuan khusus bagi debitur terdampak banjir/longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar pada 11 Desember 2025 sebagai bagian dari mitigasi risiko dan pemulihan ekonomi di daerah terdampak. ([antaranews.com](https://www.antaranews.com/berita/5299429/ojk-beri-kebijakan-khusus-bagi-debitur-terdampak-bencana-di-sumatera?utm_source=openai))

Apakah Surat Edaran Bupati mengikat bagi perusahaan pembiayaan seperti FIF?
Surat edaran daerah bersifat instruktif dan mengikat dalam konteks pelaksanaan pemerintahan daerah. Namun efektivitasnya bergantung pada mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan OJK. Jika ada konflik, bukti dokumenter dan mediasi resmi menjadi kunci penyelesaiannya.

Jika saya menerima ancaman dari petugas penagihan, apa langkah pertama?
Segera kumpulkan bukti (rekaman, screenshot), catat identitas pelaku, dan laporkan ke kantor polisi terdekat sambil mengajukan pengaduan ke OJK. Ancaman verbal/tertulis yang mengintimidasi dapat menjadi dasar laporan pidana.

Bagaimana cara melapor ke OJK dan apa yang harus disertakan?
Gunakan kanal pengaduan OJK (portal pengaduan konsumen atau email resmi). Sertakan identitas, nomor kontrak, kronologi singkat, serta bukti komunikasi yang relevan. OJK biasanya menindaklanjuti laporan konsumen dan dapat memfasilitasi mediasi.

Apakah lembaga keuangan asing atau anak perusahaan grup besar seperti FIFGROUP punya kewajiban khusus di daerah bencana?
Semua lembaga yang berizin dan diawasi OJK harus mematuhi kebijakan perlakuan khusus yang diterbitkan OJK dan peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu, lembaga yang beroperasi di Aceh perlu memperhatikan qanun lokal. Untuk konteks perusahaan, profil resmi FIFGROUP menyatakan mereka terdaftar dan diawasi OJK. ([fifgroup.co.id](https://fifgroup.co.id/informasi-umum?utm_source=openai))

Referensi

• Judul sumber utama — https://harie.id/2026/02/08/fif-aceh-tengah-diduga-abaikan-surat-relaksasi-bupati-nasabah-akan-lapor-polisi-hingga-ojk/
• OJK beri kebijakan khusus bagi debitur terdampak bencana di Sumatera — https://www.antaranews.com/berita/5299429/ojk-beri-kebijakan-khusus-bagi-debitur-terdampak-bencana
• OJK terbitkan kebijakan perlakuan khusus kredit/pembiayaan korban bencana Sumatera — https://www.liputan6.com/bisnis/read/6233835/ojk-terbitkan-kebijakan-perlakuan-khusus-kredit-dan-pembiayaan-korban-bencana-sumatera
• Peraturan OJK No. 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah Tertentu yang Terkena Dampak Bencana — https://www.peraturan.go.id/id/peraturan-ojk-no-19-tahun-2022
• Masih ada desa terisolir, Pemda Aceh Tengah perpanjang Tanggap Darurat (Antara) — https://www.antaranews.com/berita/5368294/masih-ada-desa-terisolir-pemda-aceh-tengah-perpanjang-tanggap-darurat
• Profil perusahaan FIFGROUP (PT Federal International Finance) — https://fifgroup.co.id/informasi-umum